SBY Dianggap Ingkar Janji

JAKARTA (TEROPONGREYOG) - Sudir Santoso, Ketua Parade Nusantara, paguyuban lurah dan kepala desa seluruh Indonesia, menuding Presiden SBY melalui juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dimaksud Sudir, Presiden SBY tak memenuhi janjinya, akan mengeluarkan Ampres sebagai payung hukum pembahasan RUU Desa.

"Tiga hari kami lakukan aksi turun ke jalan, di depan DPR dan di depan Istana. Seluruh fraksi mendukung dibahasnya RUU Desa karena sudah masuk dalam prolegnas. Di Istana, kami ditemui oleh Julian Pasha, juru bicara Presiden SBY. Kami dijanjikan, SBY akan keluarkan Ampres, sebelum reses DPR. Tapi kenyataannya, sampai saat ini, DPR reses, Ampres itu tak keluar. Berarti, SBY telah membohongi kami," kata Sudir Santoso saat ditemui usai Paripurna DPR, Jumat (16/12/2011).

Sudir menegaskan, janji Presiden SBY akan mengeluarkan Ampres, tak hanya diucapkan oleh Julian Aldrin Pasha. Tapi, oleh Sekkab, Dipo Alam dan Mendagri yang menyatakan Ampres akan dikeluarkan sebelum reses DPR. "Kenyataannya, Ampres belum juga keluar. Jadi, pembahasan RUU Desa tak bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Yang ada, kenyataannya Presiden hanya umbar janji," tegas Sudir. Padahal, RUU Desa adalah hal yang penting. Ada hal yang saat ini tak maksimal dan tidak optimal.

Kalau RUU Desa dibahas, dan disahkan, kata Sudir, tentu dapat memperkuat perangkat Desa. "Karena pemimpin negeri ini sudah bohong, maka kami akan boikot. Perangkat desa tak akan menarik pajak bumi dan bangunan. Menolak membantu program E KTP. Perangkat desa juga tak akan memboikot pelaksanaan pantarlih. Ini, bisa berakibat, Pemilu 2014 tak akan terlaksana," kata Sudir. "

Kalau para kepala daerah menolak, imbasnya tak akan ada pemilu. Jadi, ini sangat tergantung good wiil pemerintah pusat. Menteri dalam negeri juga bodoh. Mengatakan UU Desa dianggap anak karena induksnya, UU Pemerintahan Daerah belum dibuat," tegas Sudir lagi.(warok)