Kejari Ponorogo Tebang Pilih, Puluhan Wartawang Protes

PONOROGO (TEROPONGREYOG) - Dugaan kasus korupsi yang menimpa humas pemkab ponorogo yang saat ini di tangani Kejaksaan Negeri (KEJARI) Ponorogo, rupanya melebar kemana-mana. Karena dalam penanganan kasus ini melibatkan media lokal dan nasional baik media cetak maupun elektronik.

Dari kasus ini beberapa hari terakhir kejari ponorogo telah memanggil sekitar 11 pimpinan redaksi yang telah bekerjasama di bidang publikasi dengan pemkab Ponorogo dan terakhir dari JTV sudah memenuhi panggilan sebagai saksi.

Sementara, dengan dipanggilnya beberapa pimpinan redaksi tersebut terdapat satu media haria  lokal yang sampai saat ini belum mendapatkan panggilan dari Kejaksaan. Hal ini yang dirasa janggal dan menyebabkan puluhan wartawan media lokal Ponorogo Jawa Timur mendatangi Kejaksaan Negeri. Mereka melakukan protes, karena langkah penegakan hukum yang membelit Humas Protokol  Pemkab Ponorogo ini dinilai tebang pilih.

Dalam aksinya puluhan awak media Ponorogo tersebut membawa foto Jaksa Agung Basrief Arief serta meletakan camera dan press card sebagai simbol keprihatinan penegakan hukum oleh kejari ponorogo yang terkesan timpang tersebut. "Kita disini menanyakan kepada Kejari terkait pemanggilan pihak media yang terkesan pilih kasih, ada media harian lokal yaitu Radar Ponorogo yang sampai saat ini belum juga mendapat surat pemanggilan, sedangkan sudah ada 11 pimpinan media yang sudah memenuhi panggilan Kejaksaan,”Ujar Hadi Santoso Pimpinan Media Mataraman.

Menurut Hadi, masalah tersebut bukan apa itu medianya, tetapi terkait aliran dana dari humas protokoler pemkab ponorogo,  " ini aneh ketika Kejari tidak memanggil salah satu media yang menurut kami justru mereka yang mendapat alokasi paling besar ketimbang media lokal yang ada, oleh karena itu aksi kami mendesak sesegera mungkin untuk memanggil media harian lokal karesidenan Madiun tersebut,”imbuhnya.

Selain mempertanyakan terkait pemanggilan Radar Ponorogo, jurnalis lokal mingguan yang tergabung dalam organisasi Komunitas Wartawan Ponorogo (KWP) juga mempertanyakan steadment Kajari yang ditulis di media Radar Ponorogo beberapa hari ini.
“Pemberitaan yang ada di Radar Ponorogo, merupakan steadment Kajari dinilai menyudutkan media lokal. Harusnya Kajari bersikap netral didalam menangani sebuah kasus jadi tidak kesan ada yang dirugikan dan diuntungkan,”terang Supriyadi.

Sementara Sucipto Kepala Kejari Ponorogo yang langsung menemui beberapa perwakilan media tersebut membantah adanya tebang pilih dalam penanganan kasus Humas Pemkab Ponorogo. Dia menyangkal kalau pihaknya tidak netral dan menyudutkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain itu sangat tidak benar. “Tidak benar kalau kami menyudutkan salah satu pihak. Semua sama dan tidak ada maksud untuk mengkotak-kotak media,” Tegas Cipto.(zn)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: